Krisis BBM di Indonesia

Konbanwa, minna-san. Saat melihat keadaan ekonomi di Indonesia, pasti postinganku kali ini sudah tak asing lagi. Ya benar, krisis BBM telah melanda Indonesia kita yang tercinta ini. Semakin merosotnya produksi minyak dalam negeri, ditambah naiknya harga minyak dunia, telah memaksa terjadinya krisis bahan bakar minyak (BBM) di negeri ini. Kondisi itu sangat memprihatinkan dan telah memasuki titik yang amat krusial, berupa kenaikan harga bahan pokok, bahkan sejumlah usaha kecil dan menengah (UKM) gulung tikar. 

Akibat kenaikan harga-harga bahan pokok itu, perekonomian nasional 2008 tidak akan mengalami pertumbuhan signifikan, bahkan diprediksi akan stagnan. Yang amat memprihatinkan atas naiknya harga bahan pokok itu, menurut hasil penelitian Pusat Penelitian Ekonomi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2E LIPI), dalam rentang dua bulan ini saja telah menambah angka pengangguran sebanyak 7.000 orang dan orang miskin baru bertambah 110.000 jiwa.

Hasil penelitian itu bisa dijadikan parameter ''terendah'' bagi pemerintah untuk melakukan introspeksi karena angka pengangguran dan orang miskin baru yang sebenarnya bisa jauh lebih besar daripada apa yang terlihat di permukaan. Ironisnya, krisis BBM yang sudah sangat krusial ini oleh pemerintah baru ditanganinya secara parsial. Proyek tambal sulam yang tidak komprehensif ini tentu amat sangat rentan bagi kemungkinan terjadinya krisis susulan, sambung-menyambung menuju kebangkrutan total pada masa depan. Fenomena itu terlihat dari cara pemerintah mengelola krisis bahan bakar minyak. Upaya untuk mencari sumber energi alternatif yang terbarukan masih dipandang sebelah mata, pemerintah tidak fokus dan arah kebijakan politiknya semakin tidak jelas.

Seperti upaya pengembangan biofuel yang berjalan stagnan. Padahal, kini sedikitnya ada 22 pembangkit listrik biofuel. Tidak jelasnya program pemerintah untuk mengembangkan biofuel ini menunjukkan tidak adanya visi yang jelas untuk mengatasi krisis energi pada masa depan. Pemerintah hanya mengejar popularitas sehingga tidak sedikit kebijakan politiknya yang ''hangat-hangat tahi ayam". Proyek pengembangan biofuel merupakan contoh aktual. Pada 2005-2006, misalnya, pemerintah begitu semangat mencanangkan pengembangan biofuel. Banyak pihak mulai terlibat dan menyambut baik upaya pengembangan ini. Sebagian peneliti mulai giat melakukan pengembangan proses produksi, sedangkan pemerintah membuat percontohan tata kelola di berbagai wilayah.

Lebih jauh, pada 2007 para pengusaha membentuk Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (Aprobi). Yang menggembirakan ternyata lima dari 22 anggota Aprobi sudah memiliki pabrik pengolahan biofuel berkapasitas 1,1 juta ton per tahun. Sayangnya, hingga kini hanya 15% kapasitas yang terpakai karena permintaan dan bahan baku dalam negeri terbatas. Padahal, jika pemerintah memang serius untuk mengatasi krisis energi dengan mengembangkan biofuel Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Secara geografis memungkinkan Indonesia menjadi produsen biofuel besar di dunia.

Sayangnya, ini tidak direspons positif pemerintah. Padahal, dari sekitar 22 industri biofuel, kapasitas totalnya diprediksi mencapai 3,2 juta ton per tahun dengan nilai investasi USD800 juta atau sekitar 7,5 triliun rupiah. Ini jumlah yang amat besar jika bisa dikembangkan dan akan berimplikasi tidak hanya pada pemenuhan energi terbarukan, juga akan memperkuat perekonomian nasional dengan terbukanya lapangan kerja baru berarti mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Ironis, fenomena ini menunjukkan bahwa upaya pemerintah untuk melakukan penghematan dan juga pengembangan energi masih sebatas wacana. Kebijakan politiknya belum berjalan efektif. Pernah kita mendengar Instruksi Presiden (Inpres) No 10/2005 tentang gerakan hemat energi yang diberlakukan sejak 10 Juli 2005, tetapi realitasnya tidak mampu menjamin langkah penghematan yang memadai. Persoalannya,secara metodologis upaya penghematan yang dilakukan pemerintah sangat lemah dan tidak strategis. Krisis BBM yang memasuki zone krusial karena implikasi bagi terjadinya kenaikan harga berbagai kebutuhan pokok masyarakat luas memerlukan manajemen kelola yang bersifat komprehensif, bukan tambal sulam seperti kebijakan pemerintah selama ini.

Pembatasan BBM
Tiadanya visi yang jelas untuk mengatasi krisis energi masa depan dengan program yang terarah selama ini telah membuat pemerintah kehilangan cara untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar negeri (BBM) dalam negeri.Lagi-lagi,ini terjadi karena metode penanganan pemerintah bersifat parsial.Krisis BBM selalu dipandang sebagai akibat krisis energi global.Padahal,krisis yang terjadi di negeri ini lebih disebabkan kebijakan politik yang tidak seirama antara kemampuan produksi dan realitas kebutuhan secara substansial.

Sampai kapan pun,pemerintah tidak akan mampu mengatasi krisis energi/ BBM,kecuali segera mencari sumber energi yang terbarukan dan mereformasi manajemen tata kelola pertransportasian yang karut-marut selama ini. Rencana penjatahan BBM dalam tiga kategori kendaraan bermotor tidak akan berjalan efektif.Berbagai hasil studi menunjukkan kebijakan ini tidak akan mampu menekan laju krisis BBM.Penyimpangan BBM bersubsidi pun tetap akan sulit dikontrol karena banyak pejabat negara bermental korup.

Mengkaji Ulang Subsidi
Yang amat merisaukan dari periode ke periode pemerintahan selama ini selalu disibukkan untuk menutup defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) karena begitu besarnya subsidi,khususnya untuk BBM dan pembangkit listrik yang diprediksi akan lebih besar daripada yang ditetapkan dalam APBN 2008: dari Rp45,8 triliun menjadi Rp116,8 triliun seiring terjadinya kenaikan harga minyak mentah dunia.Begitu pula subsidi untuk pembangkit listrik dari Rp29,8 triliun menjadi Rp54,2 triliun.

Cabut Subsidi BBM
Karena krisis BBM ini memang tidak bisa dimungkiri memiliki kausalitas dengan naiknya harga minyak mentah dunia,banyak kalangan menoleransi pemerintah untuk melakukan berbagai upaya demi tersedianya BBM dalam negeri.Sebagian berpendapat akan lebih realistis jika pemerintah menaikkan harga jual BBM sekitar 10-15% secara bertahap daripada menerapkan kebijakan penjatahan.Tentu saja ini sangat riskan karena secara politik akan menuai protes yang mengganggu stabilitas. Namun,kita tidak bisa membiarkan krisis ini menjadi masalah sosial yang mengancam kontinuitas kehidupan masyarakat dan pembangunan bangsa secara keseluruhan.

Untuk itu, mesti ada pilihan rasional sebagai terobosan baru dengan pertimbangan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya mengusulkan agar pemerintah mencabut subsidi BBM, baik untuk kendaraan bermotor maupun listrik.Sekali lagi,alasannya sangat fundamental: selama ini subsidi BBM itu tidak pernah dinikmati masyarakat miskin,tetapi mereka yang menikmati adalah orang kaya,masyarakat kelas menengah secara ekonomi dan para pejabat negara. Jelas ini kebijakan politik yang tidak adil,untuk itu subsidi BBM harus dicabut. Sekian dan terimakasih telah membaca :)

Sumber : http://economy.okezone.com/read/2008/03/19/212/93007/krisis-bbm